Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor
TRIBUN MANADO.CO.ID, MANADO - Jalan SBY-Soekarno Mimahasa Utara mendadak viral di media sosial, setelah aksi warga menanam pohon pisang di tengah jalan, sebagai bentuk protes karena jalan rusak tak diperbaiki.
Setelah diusut ruas jalan SBY-Soekarno ternyata 'tak Bertuan'
Pemprov Sulut dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) menolak mengakui Jalan SBY-Soekarno merupakan aset mereka.
Penanganan perbaikan jalan biasanya menyesuaikan dengan status aset instansi.
Jika aset jalan berstatus jalan Provinsi maka kewenangan Pemprov, sebaliknya jika aset jalan nasional maka kewenangan Balai Jalan untuk memperbaiki
Steve Kepel, Kepala Dinas PUPR Sulut memastikan Jalan SBY-Soekarno bukan jalan Provinsi
"Karena pembangunan jalan tersebut menggunakan anggaran APBN dari Balai Jalan. Pembangunannya tidak dari dana APBD," ujar Kepel.
Riel Mantik Kepala BPJN juga tak mengakui jalan tersebut adalah jalan nasional.
"Itu jalan non status dan belum masuk dalam SK Jalan Nasional. Jadi kami tidak bisa masuk. Adapun untuk sebagian pembangunannya itu karena diminta Gubernur ke Kementerian untuk dibantu pembangunannya. Tapi setelah itu harus dipelihara oleh Provinsi. Kecuali kalau Statusnya sudah Jalan Nasional.
Memang ada porsi anggaran APBN dalam pembangunan jalan tersebut, tapi hanya sebagian, tapi hanya sebagian, sementara sebagian besar porsi Dinas PUPR Sulut dan Kabupaten Minut
"Jadi sebagian kami hanya bantu bangun namun pemeliharaan tetap tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten Minut. Kami hanya memelihara Jalan Nasional yang lama yaitu dari Kairagi-Airmadidi-Bitung namun sekarang masih proses lelang," kata dia.
Meski dua instansi tak mengakui soal status jalan, Baik PUPR dan BPJN akan berkoordinasi untuk memperbaiki.
